Manajemen
Keuangan
Pajak
Dosen ;
Amril Muhammad. S.E, M.Pd
A. Pengertian Pajak
- Pengertian Pajak Menurut R. Santoso Brotodihadrjo: Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan public dari penduduk atau drai barang, untuk menutupi belanja pemerintah, yang artinya pajak merupakan suatu pemungutan dari masyarakat yang berguna untuk kepentingan Negara.
- Pengertian Pajak Menurut Deutsche Reichs Abgaben Ordnung: pajak adalah bantuan uang secara incidental atau secara periodic (dengan tidak ada kontraprestasinya), yang di pungut oleh badab yang ebrsifat umum(Negara), untuk memperoleh pendapatan, di mana terjadi suatu tatbestand (sasaran pemajakan), yang karena undang-undang menimbulkan utang pajak. Artinya pajak merupakan iuran yang dipaksakan oleh pemerintah terhadapt masyarakat dan tanda timbale balik, karena berfungsi sebagai penambah penghasilan Negara demi meningkatkan pembangunan suatu Negara.
- Pengertian Pajak Menurut M.J.H. Smeets: pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat di paksakan, tanpa adakalanya kontraprestasi yang dapat ditujukan dalam hal yang individual. Atrinya pajak diberlakukan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam suatu Negara atau berfungsi sebagai Budgeter.
- Pengertian Pajak Menurut Sommerfeld Ray M. Anderson Herschel M. & Brock Horace R: Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang sudah ditentukan dan tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.
- Pengertian Pajak Menurut Smeets: Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukan dalam hak individual untuk membiayai pengeluaran pemerintah
- Pengertian Pajak Menurut Suparman Sumawidjaya: pajak adalah iuran wajib berupa barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.
B. Macam-macam Pajak
1. Pajak
penghasilan (PPh)
Subjek pajak penghasilan : 1)
Orang pribadi , 2) Warisan yang belum dibagi, 3) Badan, dan 4) Bentuk usaha
tetap, yaitu subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan
subjek pajak badan. Selain itu, objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan
kemampuan ekonomi yang diterima oleh wajib pajak, baik yang berasal dari
Indonesia maupun yang berasal dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk
konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan
dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa
keuntungan usaha, gaji,
honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.
Tarif
Pajak Penghasilan
Tarif pajak penghasilan wajib
pajak pribadi adalah sebagai berikut
Lapisan penghasilan kena pajak
Tarif Pajak
Sampai dengan Rp50.000.000
5%
Diatas Rp50.000.000-
Rp250.000.000
15%
Rp250.000.000-Rp500.000.000
25%
Diatas Rp500.000.000
30%
Wajib pajak badan dalam negeri
yang berbentuk usaha tetap adalah sebesar 25%.
2. Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa
Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (daerah
pabean), baik konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) maupun konsumsi Jasa Kena Pajak
(JKP). Oleh karena itu, barang yang tidak dikonsumsi di dalam daerah pabean
atau barang yang diekspor dikenakan pajak dengan tarif 0% dan sebaliknya untuk
impor barang dikenakan pajak yang sama dengan produksi barang dalam negeri.
PPN hanya akan dikenakan
atas pertambahan nilai dari suatu barang atau jasa dan dikenakan di setiap mata
rantai jalur produksi dan distribusi. Pertambahan nilai itu sendiri muncul
karena digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam
rangka menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan. dan memperdagangkan barang atau
pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen. Semua biaya untuk mendapatkan
dan mempertahankan laba, termasuk bunga modal, sewa, tanah, upah kerja, dan
laba perusahaan merupakan unsur pertambahan nilai yang menjadi dasar dalam
pengenaan PPN.
PPN terdapat dalam Dasar hukum
adalah UU No.8 tahun1983, diubah dengan UU No. 10 tahun 1994, UU No. 18 tahun
2000, terakhir UU No.42 tahun 2009.
Jadi dapat disimpulkan bahwa
objek pajak pertambahan nilai (PPN) dikenakan atas: 1) Penyerahan barang kena
pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, 2) Impor barang
kena pajak, 3) Penyerahan jasa kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan
oleh pengusaha, 4) Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar
daerah pabean dan didalam daerah pabean, 5) Pemanfaatan jasa kena pajak dari
luar daerah pabean dan didalam daerah pabean, 6) Ekspor barang kena pajak
berwujud oleh pengusaha kena pajak, 7) Ekspor barang kena pajak tidak
berwujud oleh pengusaha kena pajak, 8) Ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha
kena pajak.
3. Pajak
Penjualan Barang Mewah (PPnBM)
Pajak
Penjualan Barang Mewah (PPnBM) merupakan pungutan pajak tambahan, selain PPN
atas konsumsi barang. Berbeda dengan PPN yang dipungut pada setiap rantai
produksi dan distribusi, PPnBM hanya dikenakan satu kali, yaitu pada tingkat
pabrikan, tepatnya pada saat penyerahan Barang Kena Pajak Tergolong Mewah
(BKPTM) atau saat impor BKPTM oleh pabrikan. Karena hanya dipungut satu kali
pada tingkat pabrikan maka dalam PPnBM tidak dikenal adanya kredit pajak
masukan.
4. Bea
Meterai
Bea Meterai adalah pajak yang
dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris,
serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang
atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.
5. Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB)
PBB adalah pajak yang dikenakan
atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan Pajak
Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada
Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun kabupaten/kota.
Mulai 1 Januari 2010,
PBB Perdesaan dan perkotaan menjadi Pajak Daerah sepanjang Peraturan
Daerah tentang PBB yang terkait dengan Perdesaan dan Perkotaan telah
diterbitkan. Apabila dalam jangka waktu dari 1 Januari 2010 sampai Paling
lambat 31 Desember 2013 Peraturan Daerah belum diterbitkan, maka PBB Perdesaan
dan Perkotaan tersebut masih tetap dipungut oleh Pemerintah Pusat. Mulai 1
januari 2014, PBB pedesaan dan Perkotaan merupakan pajak daerah. Untuk PBB
Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan masih tetap merupakan Pajak Pusat.
6. Soal Pajak Penghasilan
Nama : Achmad Faisal
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan
Gaji
Pokok :
20.000.000
Tunjangan
makan : 1.000.000
Tunjangan
transportasi : 1.000.000
Tunjangan
kesehatan : 1.500.000
Pensiun :
5%
Jaminan
K3 : 3%
Jaminan
Pendidikan : 5%
Perhitngan PPH 21
ü
Gaji Pokok :
20.000.000
ü
Tunjangan makan :
1.000.000
ü
Tunjangan transportasi : 1.000.000
ü
Tunjangan kesehatan : 1.500.000 +
Tunjangan kesehatan : 1.500.000 +
Total Pendapatan 23.500.000
ü Pensiun :
5% x 20.000.000 = 1.000.000
ü K3 : 3% x
20.000.000 = 600.000
ü J.pend : 5% x
20.000.000 = 1.000.000
2.600.000 -
20.900.000
x 12 =
250.800.000
PTKP
ü WP : 24.300.000
ü I : 2.025.000
ü
A1 :
2.025.000
ü
A2 :
2.025.000 +
30.425.000
-
220.425.000
PPH 21
5 % x 50.000.000 = 2.500.000
15% x 170.425.000 = 25.563.750 +
28.063.750/12
= 2.338.650
